De Koloniale Staat 1854–1942

Buku De Koloniale Staat 1854–1942 adalah sebuah karya penting yang mengupas perjalanan panjang sistem pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) sejak pertengahan abad ke-19 hingga runtuhnya kekuasaan kolonial akibat Perang Dunia II. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga cermin bagaimana kolonialisme membentuk wajah sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia.

1. Negara Kolonial sebagai Sistem Kekuasaan – Negara kolonial bukan sekadar pemerintah, melainkan alat untuk mengendalikan sumber daya dan masyarakat pribumi.

2. Politik Etis dan Kontradiksinya – Janji kesejahteraan lewat pendidikan, irigasi, dan transmigrasi justru membuka kesadaran politik rakyat.

3. Struktur Sosial Kolonial – Tercipta stratifikasi masyarakat: Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, India), dan Pribumi dengan hak berbeda.

4. Ekonomi Kolonial – Sistem tanam paksa dan politik liberal membentuk ekonomi dualistik: satu modern untuk ekspor, satu tradisional untuk rakyat kecil.

5. Gerakan Nasionalis – Benih perlawanan muncul dari pendidikan Barat, pers modern, dan organisasi rakyat.

6. Runtuhnya Negara Kolonial – Perang Dunia II dan pendudukan Jepang menghancurkan struktur kolonial yang sudah rapuh.

Isi dan Hal-Hal Menarik Tiap Bab

Buku dimulai dengan lahirnya Regeringsreglement 1854, yang menjadi dasar hukum pemerintahan kolonial modern. Ini menandai pergeseran dari VOC ke negara kolonial yang lebih terorganisir. Di sini terlihat bagaimana Belanda berusaha “menyulap” Hindia Belanda dari ladang dagang menjadi negara yang diatur layaknya Eropa, tapi tetap untuk kepentingan kolonial.

Negara kolonial membangun birokrasi rapi dengan gubernur jenderal di puncak. Bupati pribumi dipertahankan tapi diposisikan sebagai alat kekuasaan Belanda. Dualisme kekuasaan ini membuat bupati seperti “raja kecil” di daerah, tapi tetap tunduk penuh pada Belanda.

Dari tanam paksa ke politik liberal (1870-an), tanah dan kerja rakyat diarahkan untuk kepentingan ekspor: gula, kopi, teh, tembakau. Rakyat menderita, tetapi di sisi lain infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan kereta api mulai dibangun, yang kemudian dimanfaatkan gerakan nasionalis.

Belanda memperkenalkan politik etis dengan slogan irigasi, edukasi, emigrasi. Tujuannya katanya untuk “balas budi”, tapi hasilnya justru membuka jalan lahirnya elite terdidik yang kritis. Dari sini lahirlah tokoh seperti Soetomo, Kartini, dan generasi awal pergerakan nasional.

Masyarakat dipisahkan berdasarkan ras dan status hukum:

Eropa di atas, Timur Asing (Cina, Arab, India) di tengah, Pribumi di bawah. Diskriminasi hukum ini membuat pribumi semakin sadar akan ketidakadilan, memicu semangat kebangsaan.

Awal abad ke-20 ditandai lahirnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga Partai Nasional Indonesia. Pers dan pendidikan memainkan peran penting. Negara kolonial tak menyadari bahwa “pemberian” pendidikan justru melahirkan oposisi yang siap melawan dominasi Belanda.

Krisis ekonomi dunia membuat rakyat makin miskin, sementara represi politik makin keras. Saat Jepang datang 1942, negara kolonial runtuh begitu saja. Ternyata kekuasaan kolonial yang terlihat kokoh selama hampir 350 tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan bulan.